Arsip Tag: Mahkamah Konstitusi

Pengusaha Gugat Pajak Hiburan, Anak Buah Airlangga: Monggo, Itu Hak Mereka

Truth-Daily, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disebut akan menghormati pengusaha yang mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ingin pajak hiburan kembali ke level sebelumnya.

Sekretaris Koordinator Kementerian Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan hal ini terkait dengan kontroversi Pajak Jasa Material Tertentu (PBJT) untuk hiburan khusus alias pajak hiburan yang dinaikkan sebesar 40 hingga 75 persen.

“Kalau pidatonya pelaku usaha ingin ada bentuk penurunan atau kembali ke tarif lama, itu skemanya ya melalui Judicial Review. Karena undang-undangnya sudah ada dan sudah berlaku, maka undang-undang tahun 2022 sudah ada. bulan Januari, transisi dua tahun, jadi berlaku Januari 2024,” kata Susi saat ditemui usai acara Investortrust Economic Outlook 2024 di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024.

Menurut dia, merupakan hak bagi pengusaha untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Dari sisi pelaku usaha, yang menurut mereka ideal adalah tarifnya kembali ke sebelumnya, skemanya harus masuk ke JR di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah juga sangat menghormati jika pengusaha mau ke sana. iya dong, itu hak pengusaha,” ujarnya.

Pihaknya juga mempersilakan para pengusaha untuk mengajukan judicial review jika mereka menghendakinya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga akan menindaklanjuti hasil yang akan dipublikasikan nanti.

Meski begitu, Susi menyebut ada insentif yang bisa dilakukan untuk menurunkan pajak hiburan di bawah 40 persen. Hal itu bisa diberikan oleh masing-masing pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan surat edaran (SE) yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri.

“Untuk pelanggan, ada pengaturan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan pengurangan, pengurangan, dan pembebasan pajak bumi, itu yang kami dorong, sudah ada keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menegaskan ada ruang untuk itu. insentif fiskal, para pengelola daerah,” ujarnya.

Pilihan Editor: Hotman Paris, Inul Daratista dkk. Tarif Pajak Hiburan Protes 40-75 Persen, Apa Usulan Asli Pemerintah?

GIPI telah menerbitkan Surat Edaran Resmi (SE) tentang imbauan kepada pengusaha hiburan terkait pembayaran pajak hiburan dengan tarif lama. Baca selengkapnya

Pengusaha ritel menolak permintaan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi untuk mengurangi selisih atau keuntungan penjualan beras. Baca selengkapnya

Film dokumenter Dirty Vote menarik perhatian publik. Film produksi WatchDoc ini merupakan analisis mendalam atas dugaan kecurangan pemilu 2024. Baca selengkapnya

Sejumlah dosen, mahasiswa, dan alumni mengungkapkan keprihatinannya melalui pengumuman Les Mer

Suara Kotor Mengungkap Kejanggalan Putusan MK dari Berbagai Aspek, Apa Saja? Baca selengkapnya

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan komentarnya soal film Pilih Sal. Baca selengkapnya

Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas persoalan sawit. Baca selengkapnya

Film “Pemungutan Suara Kotor” mengungkap praktik politik tong babi dalam politisasi bansos pada pemilu 2024. Bagaimana penjelasannya? Baca selengkapnya

Film The Dirty Vote membeberkan sejumlah dugaan kecurangan pemilu. Bantah TKN Prabowo-Gibran: Fitnah dan Tidak Ilmiah. Baca selengkapnya

Sengketa pemilu 2024 kian pelik dalam beberapa bulan terakhir. Apa peran Gibran Rakabuming dan Almas Tsaqibbirru dalam ketegangan yang belum usai. Baca selengkapnya